Batam,Tintamediakepri.id. , DPRD Kota Batam mengadakan Rapat Paripurna untuk menyampaikan pandangan umum fraksi tentang Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.,selasa1/7/2025
Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua I DPRD Batam, bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat tersebut. Walikota Amsakar Achmad dan Wakil Walikota Li Claudia Chandra juga hadir dalam rapat tersebut.
Satu per satu fraksi menyampaikan keyakinan umum mereka secara lisan dan tertulis. M. Putra Pratama Jaya dari Fraksi NasDem memilih untuk tidak membacakan pendapat fraksi secara langsung; sebaliknya, dia memilih untuk menyerahkannya kepada pimpinan sidang.
Sementara itu, Anang Adhan dari Fraksi Gerindra menyatakan kesetujuannya agar Ranperda Perubahan APBD segera dibahas sesuai prosedur. Sebelum menyerahkan dokumen resmi ke pimpinan rapat, dia menutup presentasi dengan pantun khas.
Selain itu, Tapis Dabal Siahaan, wakil dari Fraksi PDI Perjuangan, memilih untuk menyerahkan dokumen pandangan fraksi tanpa membacakannya. Di sisi lain, Fraksi Golkar, melalui Ketua Fraksi Muhammad Yunus Muda, SE, secara tegas menyatakan bahwa mereka mendukung untuk melanjutkan diskusi ke tahap selanjutnya.
Selain itu, Fraksi PKS setuju untuk melanjutkan diskusi melalui juru bicaranya, Warya Burhanuddin. Sementara itu, Fraksi PKB, yang diwakili oleh Ketua Fraksi Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menyampaikan pandangannya secara langsung dari podium.
Dalam pernyataannya, Fraksi PKB mengapresiasi fokus pemerintah pada pengeluaran infrastruktur pelayanan publik seperti pembangunan jalan, pengelolaan sampah, dan banjir. Fraksi ini juga menekankan pentingnya anggaran efisien dan pengawasan yang ketat.
Kami memperhatikan khusus program untuk masyarakat kecil, seperti bantuan modal UMK yang diperlukan untuk mempermudah syaratnya.
PKB juga menekankan peningkatan PAD, termasuk potensi sektor parkir tepi jalan yang belum optimal dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai sekitar Rp500 miliar. Fraksi ini juga mendorong pengaktifan kembali BUMD untuk mengelola sektor strategis seperti distribusi sembako.
PKB juga memperhatikan masalah lain, seperti tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan dan penolakan terhadap rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pelayanan kesehatan harus lentur. Dia menegaskan, “Kami meminta BPJS membuat IGD lebih mudah untuk rawat inap, dan seluruh rumah sakit di Batam harus memiliki SOP pelayanan yang sama.”
Muhammad Fadli dari Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat menyampaikan tanggapan tambahan, dan dia juga mendukung untuk melanjutkan diskusi. Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN menyampaikan pernyataan yang sama melalui Tumbur Hutasoit. Ia juga menyoroti keluhan masyarakat tentang kesulitan mendapatkan layanan rawat inap menggunakan BPJS di RSUD, yang bahkan dialami oleh anggota dewan sendiri.
Setelah rapat berakhir, Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua I DPRD, menyatakan bahwa semua fraksi telah menyampaikan pendapat mereka dan secara keseluruhan mereka setuju bahwa Ranperda harus dibahas lebih lanjut.
“Semua fraksi bersetuju. Sebelum resmi menutup sidang, Aweng menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah menunggu tanggapan Wali Kota Batam pada rapat paripurna besok.(***)
