Batam,Tintamediakepri.id.Belanja APBDP Batam pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp 334,2 miliar.Dengan peningkatan anggaran, diharapkan pembangunan di Batam akan terus berlanjut.
Dalam rapat paripurna pada Jumat, 11 Juli 2025 siang, DPRD Kota Batam mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Ini menunjukkan penambahan anggaran.
Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, dipimpin langsung rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto.
“Pemko Batam mengajukan perubahan APBD ini untuk mengakomodasi prioritas pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menyesuaikan arah kebijakan nasional,” kata Setia Tarigan, anggota Banggar DPRD Batam, seperti yang dilaporkan oleh salah satu media online.Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas alokasi anggaran, Banggar menegaskan bahwa proses perencanaan harus konsisten, mulai dari perubahan RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya meningkatkan sinergitas antar-perangkat daerah serta memperhatikan sektor pelayanan publik seperti infrastruktur hinterland, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan parkir.
Posisi Anggaran yang Berimbang
Pendapatan daerah Batam pada tahun 2025 akan meningkat sebesar Rp314,72 miliar dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun dari segi struktur anggaran.
Belanja daerah, di sisi lain, meningkat dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun.
Menurut peraturan perundang-undangan, postur APBD perubahan tetap seimbang karena peningkatan ini ditutup oleh penyesuaian pembiayaan daerah.Perubahan anggaran dijelaskan di sini:
Pendapatan daerah berjumlah 4.279.388.200.511, naik 314,7 miliar, dan belanjanya berjumlah 4.413.924.938.657, naik 334,2 miliar.
• Pembiayaan daerah: Rp134.536.738.146, peningkatan sebesar Rp19,5 miliar. • Pembiayaan daerah mencegah defisit, yang memastikan struktur APBD-P 2025 tetap seimbang.
Pemerintah Kota Batam memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 akan mencapai 6,69%, melampaui pertumbuhan rata-rata provinsi dan nasional. Sementara itu, mereka memperkirakan inflasi akan terkendali pada 2,04%.
Setia menyatakan bahwa indikator tersebut menunjukkan optimisme terhadap stabilitas dan daya tahan ekonomi Kota Batam ke depan.
Konsekuensi Akhir dari Walikota Amsakar
DPRD meminta Walikota Amsakar untuk menyampaikan pendapat terakhir sebelum agenda tersebut diselesaikan.
Amsakar mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Tim Anggaran Pemerinta Daerah (TAPD) dan Banggar dalam menyelesaikan pembahasan APBD-P yang berkaitan sesuai jadwal.Amsakar menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada Banggar DPRD karena telah mendukung Pemko untuk memenuhi belanja wajib yang ditentukan undang-undang, yaitu belanja pendidikan sebesar 29,31% dari ketentuan minimal 20%, belanja kesehatan 12,4%, belanja infrastruktur publik 33,49%, dan belanja pegawai 37,85%.
Selain itu, Amsakar berterima kasih kepada DPRD karena telah menyelaraskan APBDP dengan RPJMD 2025–2029.
Amsakar juga meminta pejabat Pemko Batam untuk menyiapkan administrasi pelaksanaan anggaran tersebut segera.
Setelah pendapat terakhir Walikota, Kamaluddin meminta Pemko Batam untuk segera mengirimkan APBDP tersebut ke Gubernur Kepri untuk dievaluasi dalam tiga hari ke depan.
Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin menyatakan, “Dengan pengesahan ini, kami berharap program pembangunan tahun anggaran 2025 berjalan optimal, transparan, dan memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat Batam.”
