BATAM .Tintamediakepri.id. DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus), Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Batam tersebut dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi para wakil ketua DPRD. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta jajaran Pemko Batam dan BP Batam.
Dalam kesempatan itu, Amsakar menyampaikan bahwa LKPj merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah. Ia menegaskan, laporan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
“Tahun 2025 menjadi awal penting pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi menjadikan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Amsakar juga memaparkan kinerja keuangan daerah yang menunjukkan peningkatan. Pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2025 naik menjadi Rp4,29 triliun dari sebelumnya Rp3,96 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp4,41 triliun yang difokuskan pada layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan.
Selain itu, berbagai capaian di sektor pelayanan publik turut disampaikan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan melalui UHC, serta sejumlah penghargaan daerah. Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan yang perlu dibenahi.
“Masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi kami untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.
Di akhir penyampaian, Amsakar menyerahkan dokumen LKPj secara simbolis kepada pimpinan DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Selanjutnya, DPRD membentuk pansus LKPj yang beranggotakan perwakilan fraksi. Setelah skors singkat, disepakati Haji Ahmad Surya sebagai Ketua Pansus dan Haji Djoko Mulyono sebagai Wakil Ketua.
Pansus diharapkan dapat membahas LKPj secara komprehensif dengan melibatkan seluruh OPD terkait guna menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembangunan Batam ke depan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.(**)
