BATAM, Tinta Media Kepri.Id.— Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memperkuat perhatian terhadap pengembangan Batam sebagai kawasan strategis ekonomi nasional. Sejumlah isu penting, mulai dari kepastian regulasi, ketersediaan energi dan air baku, hingga peningkatan daya saing investasi menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, ke BP Batam, Selasa (10/11/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Ruang Rapat Kepala BP Batam. Pertemuan itu turut membahas penguatan peran Batam sebagai pusat manufaktur, logistik, serta perdagangan internasional Indonesia.
Dradjad menyebut kunjungan tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Ia memandang Batam memiliki posisi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama karena letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan dinamika geopolitik kawasan dan menjadi salah satu gerbang Indonesia menuju pasar global.
“Ketahanan ekonomi masyarakat di Batam menjadi prioritas utama kami karena posisi strategis Batam sangat krusial bagi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Dradjad.
Ia mengatakan, Kemenko Perekonomian akan mendorong penyempurnaan regulasi guna meningkatkan daya saing kawasan. Upaya tersebut mencakup kepastian hukum bagi pelaku usaha, integrasi ekosistem kawasan melalui konektivitas wilayah, serta pengembangan kerja sama ekonomi dengan negara lain.
Selain regulasi, pemerintah pusat juga menaruh perhatian pada keberlanjutan pasokan energi dan air baku. Ketersediaan kedua kebutuhan tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menjaga kelangsungan operasional industri.
“Kemenko Perekonomian hadir untuk mengawal agar implementasi regulasi berjalan presisi, sehingga Batam mampu memperkokoh posisinya sebagai wilayah ketahanan ekonomi dan pusat industri di tingkat regional. Harapan kami, Batam menjadi model kawasan terdepan (frontier) bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia,” ujar Dradjad.
Sementara itu, Amsakar Achmad menjelaskan bahwa perkembangan Batam hingga saat ini didukung oleh kerja sama dan koordinasi antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan realisasi investasi perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan utilitas dasar. Fasilitas tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan investor sekaligus menunjang kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, yang berjalan selaras dengan kepastian fasilitas bagi para investor di Batam melalui penguatan sinergi dan kolaborasi di seluruh lini,” jelas Amsakar.
Dalam pertemuan itu, Amsakar turut menyampaikan sejumlah agenda strategis, salah satunya peluang promosi investasi melalui ajang Vibrant Gujarat Global Summit di India. BP Batam membuka kesempatan bagi pelaku usaha dari dalam negeri, khususnya Batam, untuk bergabung sebagai delegasi dalam kegiatan eksibisi dan penjajakan kerja sama internasional.
Penguatan ekonomi lokal juga menjadi perhatian, termasuk upaya menjaga keberlangsungan usaha serta akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Amsakar menilai pertemuan dengan jajaran Kemenko Perekonomian menjadi kesempatan untuk menyampaikan perkembangan sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan kawasan secara langsung.
“Sinergi bersama Kemenko Perekonomian ini sangat krusial untuk mengurai dinamika pembangunan kawasan sekaligus memastikan kegiatan ekonomi di Batam terus tumbuh dan berkembang,” tutup Amsakar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI periode 2016–2018, Asman Abnur, jajaran pimpinan Kemenko Bidang Perekonomian dan Sekretariat Dewan Nasional KEK, komisaris serta direksi BUMN, hingga pejabat tingkat I dan II di lingkungan BP Batam.
Agenda kunjungan Kemenko Perekonomian di Batam selanjutnya dijadwalkan mencakup peninjauan langsung ke kawasan pengembangan teknologi dan industri digital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park.(**)
