BATAM, Tintamediakepri.id. — Pemerintah Kota Batam memastikan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Menurut Amsakar, berbagai masukan dari DPRD menjadi bahan dalam menyempurnakan rancangan APBD dengan tetap menyesuaikannya terhadap arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah nantinya didorong memiliki sasaran yang terukur, mulai dari target dan indikator kinerja hingga jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.
Sejumlah kebutuhan masyarakat masuk dalam fokus APBD 2027. Di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Untuk infrastruktur, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta infrastruktur dasar dan aksesibilitas. Pemerataan pembangunan juga mencakup kawasan mainland dan hinterland.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.
Pada persoalan banjir, pemerintah akan menerapkan penanganan terpadu melalui pembangunan serta pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, hingga pengendalian kawasan yang rawan banjir.
Sementara itu, pengelolaan persampahan diarahkan dari hulu sampai hilir. Programnya meliputi pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan di tempat pemrosesan akhir, serta penambahan arm roll truck dan bin container.
Pemko Batam juga memasukkan pembangunan lanjutan landfill TPA dan TPS 3R serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan. Program yang disiapkan meliputi bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, penyediaan seragam bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru.
Untuk kesehatan, pemerintah menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan fasilitas puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan.
Pengembangan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Pemko Batam akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan UMKM, pemberdayaan industri, dan kemudahan fasilitasi perizinan usaha.
Dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman bersama 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mendorong penyerapan sedikitnya 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar kembali menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur berdasarkan seberapa besar anggaran yang terealisasi. Tolok ukurnya adalah perubahan dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegas Amsakar.
Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemko Batam dan DPRD dapat berjalan secara terbuka, konstruktif, dan sesuai jadwal. APBD yang nantinya ditetapkan diharapkan tetap realistis, sesuai ketentuan, serta mampu mendukung percepatan prioritas pembangunan Kota Batam.(**)
