Batam,Tintamediakepri.id. Pemerintah Kota Batam kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Pencapaian tersebut memperpanjang catatan positif Batam yang berhasil mempertahankan opini tertinggi audit keuangan selama 14 tahun secara beruntun.
Penghargaan tersebut diterima oleh Pelaksana tugas Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Dokumen hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini.
Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan merupakan tahapan akhir dari proses audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, di antaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelengkapan penyajian informasi, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Sementara itu, Li Claudia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Batam mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut akan menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah pada masa mendatang.
Selain itu, berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan dijadikan bahan perbaikan guna memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara maksimal.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemerintah Kota Batam berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Li Claudia menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan anggaran sebagai fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**)
