BATAM .Tinta Media Kepri.id – Pihak Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Batu Aji, Batam, memberikan klarifikasi terkait polemik dana sebesar Rp500 ribu yang menjadi sorotan setelah sebuah video beredar di media sosial. Dalam keterangannya, Kepala Sekolah dan Ketua Komite menyampaikan penjelasan mengenai mekanisme penyampaian keluhan orang tua, prosedur penerimaan tamu, hingga pembahasan dana pembangunan madrasah.
Kepala MIN 2 Batu Aji menjelaskan bahwa pihak madrasah secara rutin mengadakan pertemuan bersama orang tua melalui tim madrasah dan tim komite. Pertemuan tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pada kesempatan itu, pihak sekolah juga memperkenalkan jajaran wakil kepala madrasah agar orang tua mengetahui pihak yang dapat dihubungi apabila menghadapi permasalahan.
Ia menerangkan, orang tua yang memiliki persoalan terkait anak dapat menyampaikannya terlebih dahulu kepada wali kelas. Apabila belum terselesaikan, persoalan dapat diteruskan kepada guru Bimbingan Konseling (BK), kemudian wakil kepala madrasah, hingga kepala madrasah.
“Apabila Bapak Ibu ada permasalahan di MIN 2, misalnya terkait anak, silakan lapor terlebih dahulu kepada wali kelas. Jika belum bisa diselesaikan, ada guru BK yang dapat dihubungi. Kalau masih belum selesai juga, silakan diteruskan kepada wakil kepala madrasah, kemudian kepada kepala madrasah. Seperti itulah jenjang penyampaian persoalan sesuai prosedur di madrasah,” jelas Kepala Sekolah.
Menurutnya, mekanisme tersebut selalu disampaikan kepada orang tua setiap kali tim madrasah maupun tim komite mengadakan pertemuan. Ia juga mengingatkan agar orang tua mempertimbangkan dengan baik sebelum menyampaikan persoalan melalui media sosial, mengingat anak-anak mereka telah dipercayakan untuk mendapatkan pendidikan di madrasah tersebut.
“Bapak Ibu, ketika menyampaikan suatu persoalan melalui media sosial, pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini anak kita. Bapak Ibu sudah mempercayakan anak-anak untuk kami didik, maka hargai juga kami di sini,” ungkap Kepala Sekolah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak madrasah tetap terbuka terhadap orang tua yang ingin mengetahui berbagai hal mengenai MIN 2 Batam. Apabila ditemukan kekeliruan dari pihak madrasah, ia menyatakan siap melakukan perbaikan.
“Kami selalu terbuka. Intinya, silakan sampaikan sesuai prosedur. Apa pun yang terjadi, jika memang kami yang salah, tentu akan segera kami revisi atau perbaiki,” katanya.
Ketika ditanya mengenai keterbukaan pihak sekolah dan komite dalam laporan maupun pelaksanaan kegiatan, Kepala Sekolah menyebut madrasah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipatuhi. Ia juga menegaskan bahwa sebagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan, pihaknya tidak dapat bertindak sembarangan.
“Iya, kami punya SOP. Kami juga tidak bisa bertindak sembarangan karena merupakan instansi pemerintah, terlebih lagi sebagai seorang pendidik,” jelas Kepala Sekolah.
Ia kembali mengajak orang tua untuk menjalin kerja sama dan tidak ragu datang langsung ke madrasah apabila membutuhkan penjelasan. Menurutnya, komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua diperlukan agar setiap kekeliruan dapat dibicarakan dan diperbaiki bersama.
“Saya berharap ada kerja sama dari orang tua. Setiap kali kami mengadakan pertemuan bersama tim madrasah dan tim komite, saya selalu mengarahkan agar orang tua datang langsung kepada kami. Karena kami juga manusia, jika ada yang salah, mari kita perbaiki,” tutup Kepala Sekolah.
Ketua Komite Jelaskan Mekanisme Dana Pembangunan
Sementara itu, Ketua Komite MIN 2 Batu Aji turut memberikan penjelasan mengenai polemik dana Rp500 ribu yang menjadi sorotan. Ia menerangkan bahwa saat peristiwa kedatangan orang tua terjadi, dirinya sedang tidak berada di madrasah karena tengah menjalankan tugas ke Tanjungpinang. Saat itu, terdapat tim yang menangani kedatangan orang tua di lingkungan sekolah.
Ia menjelaskan, setiap tamu yang datang tetap akan diterima, tetapi harus mengikuti prosedur penerimaan tamu yang berlaku. Petugas keamanan terlebih dahulu akan menanyakan keperluan kedatangan, apakah sudah memiliki janji atau membawa surat tugas. Setelah itu, tamu akan diarahkan kepada wakil kepala madrasah atau koordinator sesuai dengan tujuan kedatangannya.
“Kalau namanya madrasah, siapa pun yang datang tetap kami terima, tetapi harus mengikuti prosedur. Biasanya tamu tidak bisa langsung menemui pihak tertentu karena ada wakil kepala madrasah atau koordinator yang akan mengarahkan sesuai dengan tujuan kedatangannya,” jelas Ketua Komite.
Terkait dana Rp500 ribu, Ketua Komite menegaskan bahwa dana tersebut bukan disebut sebagai infak, melainkan dana untuk pembangunan madrasah yang menurut keterangannya merupakan hasil kesepakatan antara tim komite dan orang tua siswa.
“Perlu saya klarifikasi, itu bukan infak namanya. Kalau untuk pembangunan madrasah, itu merupakan hasil kesepakatan antara tim komite dan orang tua,” tegas Ketua Komite.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai kebutuhan madrasah biasanya dilaksanakan setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selesai. Dalam pertemuan tersebut, orang tua siswa yang telah dinyatakan lulus akan diundang untuk mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah kebutuhan madrasah, mulai dari seragam, pembangunan musala, hingga sumbangan komite yang dibayarkan setiap bulan.
Menurutnya, untuk rencana pembangunan musala, pihak madrasah akan menyampaikan perkiraan biaya yang dibutuhkan kepada orang tua untuk dibahas bersama. Apabila telah mencapai kesepakatan, pembayaran diberikan tenggat waktu yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.
“Ketika mereka sudah sepakat, pembayaran juga diberikan waktu. Ada yang membayar dalam tiga bulan, enam bulan, atau sekaligus saat dana tersedia. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang tua,” ungkap Ketua Komite.
Ia menyebut partisipasi orang tua disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Orang tua yang mampu dipersilakan berpartisipasi, sementara yang belum mampu tidak seharusnya merasa terbebani oleh persoalan tersebut.
“Ini sebenarnya tidak perlu dijadikan polemik. Kalau memang mampu, silakan berpartisipasi. Kalau tidak mampu, ya tidak apa-apa. Namun, karena ini merupakan hasil kesepakatan, tentu boleh saling mengingatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Komite menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan pembangunan dilakukan berdasarkan Rencana Kerja (RK) madrasah. Apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi, pihak sekolah mengajukan proposal kepada komite untuk ditinjau dan dipertimbangkan sesuai kemampuan pendanaan.
Ia menyampaikan bahwa sumber dana komite berasal dari orang tua siswa sehingga setiap pengajuan perlu dibahas terlebih dahulu. Menurutnya, penentuan besaran dana tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pembahasan dan kesepakatan bersama.
“Jadi tidak langsung ditentukan begitu saja, kemudian orang tua diminta membayar sejumlah tertentu. Semuanya juga melalui kesepakatan dan pembahasan bersama,” jelas Ketua Komite.
Ketua Komite juga menyebut bahwa laporan dari komite disampaikan setiap bulan melalui PWNG atau persatuan orang tua. Selain pengurus PWNG, pihak sekolah juga mengarahkan tim wali kelas untuk mengikuti pembahasan proposal yang diajukan madrasah dengan melibatkan dua orang selain pengurus PWNG.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pembahasan kebutuhan dan pengajuan proposal tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan melalui diskusi bersama.
“Jadi bukan sepihak komite langsung memberikan keputusan. Tidak, mereka juga ikut berdiskusi,” tutup Ketua Komite.
Melalui klarifikasi tersebut, Kepala Sekolah dan Ketua Komite MIN 2 Batu Aji menyampaikan penjelasan masing-masing terkait prosedur pelayanan dan pengaduan orang tua serta mekanisme pembahasan dana pembangunan madrasah. Keterangan tersebut menjadi tanggapan pihak sekolah dan komite atas polemik dana Rp500 ribu yang sebelumnya ramai diperbincangkan.
