BATAM – Tintamediakepri.id.Hubungan antara pemerintah dan media dinilai perlu terus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, profesional, serta saling menghormati. Hal tersebut disampaikan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, dalam upaya memperkuat penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Menurut Ariastuty, komunikasi yang baik dengan insan pers dapat membantu memastikan berbagai informasi terkait kebijakan dan pembangunan Batam tersampaikan secara lengkap. Hal ini juga sejalan dengan langkah Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang mendorong terjalinnya silaturahmi lebih erat bersama pemimpin redaksi dan insan media di Batam.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan media tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemberitaan. Silaturahmi juga menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan, memahami tantangan yang dihadapi masing-masing pihak, serta membangun pola komunikasi yang lebih terbuka di tengah perkembangan era digital.
Ariastuty menegaskan bahwa kedekatan komunikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi fungsi media dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sebaliknya, ruang dialog diperlukan agar kedua pihak dapat saling memberikan informasi dan memahami persoalan dari sudut pandang masing-masing.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami.” Ungkap Tuty.
Ia juga menilai kritik dari media tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang disampaikan secara profesional dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat kekurangan sekaligus melakukan perbaikan.
Meski demikian, Ariastuty mengingatkan bahwa pemberitaan tetap perlu didukung proses jurnalistik yang mengutamakan ketepatan informasi. Verifikasi, konfirmasi, penggunaan data, dan keberimbangan dinilai menjadi bagian penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak terpotong dan tetap memiliki konteks yang jelas.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.” Kata Tuty.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi serta menyediakan ruang konfirmasi bagi media. Menurut Ariastuty, komunikasi dua arah diperlukan agar media memperoleh penjelasan ketika terdapat informasi yang belum lengkap atau membutuhkan pendalaman.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi.” Katanya.
Ariastuty berharap hubungan pemerintah dengan media tidak hanya terjalin ketika muncul persoalan ataupun saat pemerintah membutuhkan publikasi. Komunikasi yang dilakukan sejak awal dinilai dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan sekaligus bagi media menyampaikan kondisi dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama.” Lanjut Tuty.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kemitraan dengan media bukan berarti pemerintah menginginkan pemberitaan yang selalu bernada positif. Media tetap diharapkan menjalankan tugas jurnalistik secara independen, kritis, dan profesional.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah.” Pungkas Tuty.
Ariastuty menyebut, komunikasi yang sehat antara pemerintah dan pers pada akhirnya ditujukan untuk membangun ekosistem informasi publik yang berkualitas. Dalam ekosistem tersebut, media tetap dapat menyampaikan kritik secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, sementara masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.(**)
