BATAM —Tintamediakepri.id Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam memperkuat kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam. Prosesi ini turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Amsakar menyampaikan bahwa kerja sama dengan dunia usaha tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus merespons persoalan ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi Batam.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Ia menyebutkan, perkembangan ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 6,76 persen dan meningkat menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Realisasi investasi pada periode tersebut mencapai Rp29,9 triliun, atau hampir menyamai total investasi sepanjang 2025. Di sisi lain, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, pertumbuhan penduduk akibat tingginya mobilitas migrasi masih menjadi tantangan dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat Batam sebagai daerah dengan tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026, setelah DKI Jakarta.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam. Di samping itu, dana IMTA senilai Rp40 miliar terus kita optimalkan untuk pelatihan kerja dan pembenahan keterampilan masyarakat,” jelasnya.
Wamendagri Bima Arya menilai kerja sama yang dibangun Pemko Batam bersama kalangan pengusaha merupakan langkah positif. Ia melihat Batam telah memiliki rantai ekosistem ekonomi yang terhubung dari sektor hulu sampai hilir.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima Arya.
Bima juga meminta pemerintah daerah memperdalam pemetaan rantai ekonomi di sektor-sektor yang dinilai memiliki prospek, termasuk manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Menurutnya, peningkatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perbaikan layanan dasar dan infrastruktur. Sejumlah hal yang perlu diperhatikan antara lain ketersediaan air bersih dan persoalan kemacetan.
Ia turut menekankan perlunya sistem transportasi umum yang terintegrasi serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sementara menghadapi arus migrasi, penataan ruang melalui RTRW dan perencanaan kota yang lebih presisi diperlukan agar pertumbuhan Batam dapat diantisipasi tanpa menerapkan pembatasan yang bersifat diskriminatif.
Modernisasi Batam sebagai kota metropolitan, lanjut Bima, juga perlu tetap menjaga kultur, roh, serta identitas kebudayaan Melayu.
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid mengapresiasi kondisi dunia usaha di Batam yang dinilainya kondusif. Ia juga menyoroti sejumlah capaian, termasuk proses penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan anggaran untuk pelatihan tenaga kerja.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” tutur Rafky.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto menjelaskan, agenda penguatan kemitraan tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Peserta berasal dari unsur pimpinan perusahaan, HRD, serta para pemangku kepentingan terkait.
Sebagai langkah awal pelaksanaan kesepakatan, sebanyak 30 perusahaan besar di Batam menyatakan kesediaannya untuk menyediakan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.
Komitmen itu mulai diwujudkan oleh PT Pegai Union dengan merealisasikan kebutuhan sebanyak 200 pekerja lokal, yang seluruhnya berasal dari warga daerah.
Untuk memastikan proses penempatan berjalan sesuai komitmen, seluruh tahapan dan evaluasinya akan dilakukan secara akuntabel melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER.(**)
