BATAM –Tintamediakepri.id. Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan sejumlah strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 24 wali kota yang tergabung dalam APEKSI Komwil I Sumatera. Forum ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pembahasan berbagai tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Amsakar mengatakan, kekuatan fiskal daerah tidak hanya dilihat dari besarnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan fiskal, menurutnya, harus dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ia memaparkan, perekonomian Batam terus menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp253,64 triliun. Sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Perkembangan positif juga terlihat dari investasi. Berdasarkan perhitungan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara hingga semester pertama 2026, investasi yang terealisasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Sejumlah indikator pembangunan lainnya juga mengalami perkembangan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 berada di angka 83,80, sementara tingkat kemiskinan tercatat sebesar 3,81 persen.
Meski demikian, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian. Tingkat pengangguran terbuka di Batam tercatat mencapai 7,57 persen. Menurut Amsakar, tingginya mobilitas penduduk yang datang ke Batam turut menjadi tantangan karena tidak seluruh pencari kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Untuk itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja terus didorong agar perkembangan investasi dan industri dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam juga mengalami pertumbuhan signifikan. Pada 2020, realisasi PAD berada di kisaran Rp975 miliar, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi Rp2,253 triliun atau tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada 2025 mencapai 54,36 persen. Hingga Juli 2026, realisasi PAD Batam telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
Amsakar menilai pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Aktivitas ekonomi yang berkembang akan membuka potensi penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Penguatan fiskal Batam, lanjut Amsakar, juga memerlukan kerja sama yang solid antara Pemko Batam dan BP Batam. Ia menegaskan perbedaan kewenangan kedua lembaga tidak seharusnya menghambat pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Menurutnya, penyelarasan perencanaan dan pembiayaan penting dilakukan untuk menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya.
Selain itu, Pemko Batam terus berupaya menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Penyederhanaan regulasi dan percepatan layanan perizinan menjadi bagian dari langkah yang terus didorong pemerintah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” kata Amsakar.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sumber-sumber ekonomi baru. Selain industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, Batam mulai mengembangkan sektor bernilai tambah, termasuk industri pusat data atau data center.
Amsakar berharap pertumbuhan ekonomi, investasi, peningkatan PAD, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan saling mendukung sehingga manfaatnya kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Beberapa program yang telah dijalankan di antaranya penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai untuk 4.000 lansia, serta peningkatan keterampilan 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.
Sementara di sektor infrastruktur, Pemko Batam juga melakukan normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer untuk membantu mengatasi persoalan banjir.
Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan fiskal daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD maupun angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” katanya.(*”)
