Batam,Tintamediakepri.id. Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan peninjauan kembali terhadap struktur biaya logistik sebagai langkah menjaga efisiensi distribusi barang sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan yang kompetitif bagi dunia usaha dan investasi.
Dalam proses evaluasi tersebut, penerapan tarif baru layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar diputuskan untuk ditunda hingga 31 Agustus 2026. Bagi pengguna jasa yang telah melakukan pembayaran menggunakan tarif penyesuaian sebelumnya, BP Batam memastikan pengembalian selisih biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini dihasilkan melalui forum diskusi bersama yang melibatkan asosiasi usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna layanan, serta sejumlah pemangku kepentingan di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menyampaikan bahwa kajian ulang dilakukan agar setiap kebijakan di sektor kepelabuhanan tetap selaras dengan peningkatan kualitas layanan tanpa membebani aktivitas usaha.
Menurutnya, pembenahan di TPK Batu Ampar terus dijalankan melalui modernisasi sarana, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan jaringan pelayaran internasional.
Perbaikan tersebut turut tercermin dari kinerja operasional terminal, di mana volume bongkar muat pada periode Januari–Mei 2026 mencapai 222.131 TEUs atau meningkat sekitar 16 persen dibandingkan periode sebelumnya, dengan produktivitas layanan mencapai 40 boks per jam.
Hasil pembahasan bersama pelaku usaha juga menunjukkan bahwa komponen tarif pelayanan di TPK Batu Ampar hanya menyumbang sekitar 18 persen terhadap total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sementara sebagian besar biaya masih dipengaruhi komponen feeder dan transshipment.
Karena itu, BP Batam akan melanjutkan dialog bersama pelaku industri logistik untuk mengevaluasi hubungan antara standar pelayanan, produktivitas terminal, investasi infrastruktur, serta struktur biaya secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan berikutnya.
Melalui langkah ini, BP Batam menargetkan terciptanya layanan pelabuhan yang semakin modern, efisien, dan mampu memperkuat kepercayaan investor, dengan proses pengambilan kebijakan yang lebih terbuka, berbasis data, dan melibatkan dunia usaha.(**)
