Batam,Tintamediakepri.id. Pemerintah Kota Batam menargetkan penghematan anggaran hingga Rp18,1 miliar melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara yang mulai diberlakukan pada 24 April 2026. Efisiensi ini difokuskan pada pengurangan penggunaan listrik, air, bahan bakar minyak, serta pembatasan perjalanan dinas.
Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat memimpin rapat koordinasi terkait efisiensi anggaran dan penjabaran kedua APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (23/4/2026). Rapat diikuti oleh pimpinan OPD, camat, dan kepala bagian.
Dalam arahannya, Firmansyah menjelaskan bahwa penerapan WFH mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang penyesuaian pola kerja ASN sebagai bagian dari transformasi budaya kerja.
Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengubah sistem kerja, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menekan pengeluaran daerah. Penghematan operasional kantor seperti listrik dan air akan dipantau secara berkala dan dilaporkan setiap dua bulan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas untuk menghemat BBM serta pengurangan perjalanan dinas luar daerah. Seluruh OPD diminta menjalankan kebijakan ini secara disiplin.
Firmansyah menekankan bahwa langkah efisiensi ini bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan sebagai respons terhadap kondisi dan tantangan global yang berkembang saat ini.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk membiasakan perilaku hemat energi, seperti mematikan peralatan elektronik dan pendingin ruangan setelah jam kerja.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Batam, Abdul Malik, menyampaikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah membahas rencana efisiensi sebesar Rp18.155.350.882.
Jumlah tersebut terdiri dari efisiensi berdasarkan kebijakan wali kota serta penghematan dari penerapan pola kerja baru. Sumber penghematan berasal dari berbagai komponen belanja, termasuk listrik, air, telepon, BBM, dan perjalanan dinas.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp988,16 miliar atau 23,61 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp775,06 miliar atau 18,02 persen.
Abdul Malik mengimbau seluruh OPD untuk menyusun perencanaan kebutuhan belanja pegawai secara rinci hingga akhir tahun serta menyesuaikan Rencana Anggaran Kas dengan kebutuhan riil.(**)
