BATAM — Tintamediakepri.id. Sejumlah persoalan yang masih dirasakan masyarakat menjadi perhatian DPRD Kota Batam dalam penyampaian laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026. Keluhan warga mencakup kebutuhan fasilitas pendidikan, ketersediaan air bersih, banjir, hingga akses pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (31/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto SE MM bersama Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah turut hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, bersama sejumlah pejabat Pemko Batam dan unsur Forkopimda.
Budi menjelaskan bahwa penyampaian laporan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD setelah menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pimpinan dan anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD,” ujar Budi.
Laporan dari masing-masing fraksi diserahkan secara tertulis sesuai kesepakatan pimpinan fraksi. Fraksi NasDem menjadi yang pertama menyampaikan laporan melalui Arlon Verysto, kemudian dilanjutkan oleh fraksi-fraksi lainnya.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian datang dari Fraksi Gerindra. Juru bicaranya, Muhammad Rudi ST, menyampaikan bahwa sejumlah sekolah di Batam masih membutuhkan perangkat laptop untuk menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
“Hasil reses kami di antaranya bahwa sekolah-sekolah membutuhkan laptop untuk melaksanakan ujian TKA. Hal ini disampaikan oleh banyak kepala sekolah kepada kami,” kata Muhammad Rudi.
Selain fasilitas pendukung ujian, kebutuhan perangkat teknologi juga ditemukan di Posyandu untuk menunjang pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP). Muhammad Rudi turut menyinggung kondisi sejumlah kantor pemerintahan yang dinilai membutuhkan perbaikan. Ia juga menyampaikan bahwa anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Endipat Wijaya telah membantu memperbaiki 100 sekolah.
Persoalan lain disampaikan Fraksi PAN-Demokrat-PPP. Safari Ramadhan menilai banjir dan kondisi infrastruktur pendidikan masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Namun, masalah air bersih dan akses pekerjaan bagi warga lokal menjadi sorotan yang lebih mendesak.
“Dan yang lebih penting lagi adalah masalah air bersih. Saat kami reses ada warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong sangat mengeluhkan masalah air bersih ini,” tegas Safari.
Menurut Safari, pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius untuk memastikan masyarakat yang berdomisili dan telah lama menempuh pendidikan di Batam memperoleh kesempatan kerja di perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Ia bahkan menyinggung dugaan adanya praktik percaloan dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Kami harap Pemerintah melalui Disnaker agar serius terhadap hal ini. Panggil seluruh HRD perusahaan-perusahaan berkenaan dan tegaskan pentingnya prioritas lowongan kerja bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Sorotan mengenai air bersih juga muncul dari Fraksi Hanura-PSI-PKN. Juru bicara Ruslan Sinaga menyampaikan bahwa persoalan banjir serta penggunaan tenaga kerja melalui perusahaan subkontraktor turut menjadi keluhan masyarakat.
“Kami harapkan semoga apa yang dilaporkan dari hasil reses ini ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD. Terutama soal ketersediaan air bersih di Batuampar dan Bengkong. Juga soal banjir serta soal banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa subkon sehingga pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai,” kata Ruslan.
Sementara itu, fraksi-fraksi lain seperti PDIP, Golkar, PKS, dan PKB juga menyampaikan laporan hasil reses masing-masing. Penyampaian dilakukan secara tertulis dan menjadi bagian dari rangkaian rapat paripurna.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Budi Mardiyanto memastikan seluruh hasil reses akan diteruskan kepada Wali Kota Batam untuk menjadi bahan tindak lanjut pemerintah daerah.
Menurutnya, aspirasi yang dihimpun anggota DPRD saat turun ke masyarakat memiliki posisi penting dalam penyusunan arah pembangunan dan penganggaran daerah.
“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” ungkap Budi.
Setelah laporan reses seluruh fraksi disampaikan, rapat paripurna berlanjut pada agenda penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.(**)
