Batam,Tintamediakepri.id. Pemerintah Kota Kota Batam menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di kawasan Nongsa, terutama di sekitar jalur menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan kawasan strategis tetap sesuai aturan tata ruang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan bahwa tindakan pengawasan dan teguran yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan pembangunan Batam berjalan tertib dengan lingkungan yang tetap terjaga. Aktivitas penambangan yang tidak sesuai aturan dinilai berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu jalur utama menuju objek vital nasional.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, telah memberikan teguran langsung kepada pihak yang diduga melakukan penambangan ilegal di area bahu jalan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi infrastruktur dan masyarakat.
Sorotan terhadap pengorekan pasir di wilayah tersebut muncul karena dinilai dapat merusak lingkungan, mengganggu keindahan kawasan, serta membahayakan akses menuju bandara.
Penertiban ini juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, Paulus Lein, yang mengingatkan warga agar tidak salah memahami langkah pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk penegakan aturan demi kepentingan bersama.
Paulus juga mengajak para tokoh masyarakat, adat, dan pemuka publik untuk ikut memberikan edukasi yang tepat kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu keresahan sosial.
Pemerintah Kota Batam mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, serta mendukung upaya penegakan aturan. Di sisi lain, Pemko juga membuka ruang dialog bagi masyarakat, namun tetap berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran.
Melalui pengawasan ini, pemerintah berharap seluruh pemanfaatan lahan di Batam dapat berjalan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.(MC)
